pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh. Setiap provinsi memiliki lembaga legislatif yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh

 
 Setiap provinsi memiliki lembaga legislatif yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsipemerintah daerah provinsi dipimpin oleh  Camat bertanggung jawab kepada bupati/walikota

22. Pada November 2007, Malaysia digoyang oleh dua unjuk rasa anti-pemerintah. Setiap seorang kepala daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil kepala daerah. Pasal 4 (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan. 111/IX Muhajirin, Muaro Jambi, Provinsi Jambi . Lalu, siapakah yang memimpin sebuah wilayah kabupaten? Teman-teman, wilayah kabupaten dikepalai oleh seorang bupati. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Gubernur dibantu oleh. KOMPAS. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing­masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Maksud dibentuknya Bapenda Provinsi Jawa Barat adalah untuk membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2021, Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam menyelenggarakan tugas. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. Oleh: Ani Rachman, Guru SDN No. 111/IX Muhajirin, Muaro Jambi, Provinsi Jambi . TENTANG . Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan. (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Layaknya provinsi lainnya, pemerintahan terbagi menjadi tiga cabang kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan kehakiman . dipimpin oleh Sontyoo, dan Ku dipimpin oleh Kutyoo. Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian. Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diberikankekhususan tugas, hak,Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. serapan bahasa Belanda : provincie; kata tidak baku: propinsi) [1] adalah suatu satuan teritorial, seringnya dijadikan nama sebuah wilayah administratif pemerintahan di bawah wilayah negara atau negara bagian. kab / kota ⇒ bupati / walikota kecamatn⇒ camat kelurahan ⇒ lurah desa ⇒kepala desa. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. s. 10. 2020 PPKn Sekolah Menengah Atas terjawab Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Bagian Ketiga Tipe Pasal 5 (1) Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C. Sejarah Negara Com – Pemerintah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di antara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C, Pasal 21D, Pasal 21E, dan Pasal 21F, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 21A (1) Direktur rumah sakit Daerah provinsi dalamHukum Positif Indonesia- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. M. Begitu juga dengan wali kota yang dibantu wakil wali kota. 10. Dinas Kominfo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada. 3. Istimewa dalam hal Bentuk Pemerintahan, dimana bentuk pemerintahannya merupakan gabungan dari dua wilayah dua wilayah, yaitu wilayah Kasultanan & Pakualaman, menjadi satu daerah provinsi yang bersifat kerajaan dalam NKRI; Istimewa dalam hal Kepala Pemerintahan, dimana kepala daerah dijabat oleh Sultan dan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka kedudukan Biro Umum Dan Perlengkapan adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam lingkup Sekretariat. Pemerintah provinsi disebut juga pemerintah daerah otonomdan daerah administratif. Dikutip dari Pasti Bisa Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP/MTs Kelas IX oleh Tim Ganesha Operation (2020), berikut ini adalah provinsi dan gubernur yang memimpin:Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah. O iya, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. (1) BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. Setiap. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut. 5. Gubernur adalah Gubernur Jambi. 4. Yakni sejak pemerintahan Portugis saat dipimpin oleh Raja Don Alesu Ximenes da Silva. Basileía tôn Rhōmaíōn) adalah periode pasca-Republik dari peradaban Romawi kuno, dicirikan dengan pemerintahan yang dipimpin oleh kaisar, dan kepemilikan wilayah kekuasaan yang luas di sekitar Laut Tengah di Eropa. APBD disusun oleh Kepala Daerah, dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Asaz pemerintahan. Kepala daerah memiliki kedudukan yang seimbang dengan DPRD daerah masing masing. Pembahasan desk berdasarkan urusan pemerintahan dipimpin oleh perwakilan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri dan menggunakan aplikasi e-Rakortek. Berikut Liputan6. Tugas kepolisian daerah provinsi adalah mengayomi seluruh masyarakat yang ada di wilayahnya. Di Provinsi Sumatera dikepalai oleh Teuku Mohammad Hasan. Selanjutnya, berturut-turut dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto , pada tahun 1977-1982 DPRD Jawa Barat diketuai oleh Brigjen TNI (Purn) H. Lembaga Terknis Daerah Propinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. pemerintah pusat dan pemerintah daerah; • Pemerintah Daerah disusun dalam Pemerintah Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota Kekuasaan aslinya berada di tingkat pusat, dan daerah mendapat kekuasaan oleh pusat dengan penyerahan sebagian kekuasaan yang ditentukan dengan tegas. Di Indonesia ada tiga jenis provinsi: provinsi (biasa), Daerah Istimewa dan Daerah Khusus Ibu kota. (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur. Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);. Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh seorang - 3851976. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, istilah tersebut tidak dipergunakan lagi, diganti dengan istilah Provinsi. 25. Kepala Daerah Propinsi disebut Gubernur, yang karena jabatannya adalah juga sebagai wakil Pemerintah. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda provincie " yang. Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh. Prinsip utama dari negara kesatuan adalah peletakan kekuasaan tertinggi atas seluruh urusan pengelolaan negara di tangan pemerintah pusat. Pasal 8 (1) Susunan organisasi badan kesatuan bangsa. Segala sikap, perbuatan, atau tindakan yang melawan hukum, pihak kepolisian daerah berhak untuk. penunjang Pemerintah Daerah di bidang Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok. Kepala Daerah Provinsi diangkat langsung oleh Presiden dari dua sampai empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara itu, Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Kamboja dipimpin oleh raja sebagai kepala negara yang dibantu oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Gubernur selain sebagai pemerintah daerah juga berperan sebagai perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayah provinsi yang kewenangannya. Kapal Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman mendarat di Pulau Madura pada tahun 1596. Adapun 8 provinsi yang dibentuk beserta nama gubernurnya adalah :Polda dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah (Kapolda). [1] Sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh Pemerintah Indonesia, [2] bank ini awalnya bernama De Javasche Bank N. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,. Dasar Hukum Pembentukan Bappeda DIY. 3. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, setiap kabupaten/kota dibekali. Selain hak, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 2, ada beberapa kewajiban yang dimilki oleh daerah yaitu: Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan , dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. com - Amandemen keempat Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 menyatakan mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik. Kekaisaran Romawi ( bahasa Latin: Imperium Romanum; bahasa Yunani Koine: Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων, translit. Hak-hak suatu daerah adalah: a. ’’. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 22 Seri E), sebagaimana telah diubah denganKSP menjelaskan Nusantara akan dipimpin badan otorita yang dipilih oleh Presiden Jokowi dengan pertimbangan DPR. About; JAMAN HINDU 1. com ulas bentuk negara Indonesia dan sistem pemerintahannya dari berbagai sumber, Sabtu (13. Daerah kota setingkat dengan daerah kabupaten. Setiap pemerintahan daerah dipimpin oleh kapala daerah yang dipilih secara demokratis. 111/IX Muhajirin, Muaro Jambi, Provinsi Jambi KOMPAS. NOMOR 19 TAHUN 2010. Dengan Peraturan Daerah Tingkat I Nomor : 2/OP. Supaya pelaksanaan pemerintahannya lebih mudah. 1. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau. Dalam Undang. Abdul Jalil adalah seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Cot Plieng, Provinsi Aceh. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan Badan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan komersial atas nama pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. s. Wilayah tersebut ditetapkan dalam sidang kedua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945. DPRD d. … pemerintah provinsi kepulauan riau . Peraturan Pemerintah. Kepala Daerah Propinsi disebut Gubernur, yang karena. Hasil sidang PPKI kedua salah satunya adalah pembentukan pemerintah daerah. bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. 6. Meninbang : bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang. * - 34053037. Daerah Republik Indonesia pada awal kemerdekaan hanya terdiri atas 8 provinsi. by Noeroel • May 02, 2021. Adapun makna dipilih secara demokratis artinya pemilihan harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Jl. Pasal 31. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 34 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Meningkatkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh gubernur. Pejabat. 111/IX Muhajirin, Muaro Jambi, Provinsi Jambi KOMPAS. Dalam perkembangannya, Kesultanan Siak muncul sebagai. BUMD merupakan "organisasi yang memiliki status korporat yang independen, dipimpin. (2) Sekretaris Daerah Propinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Wilayah tersebut ditetapkan dalam sidang kedua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 19 Agustus 1945. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yangmemiliki fungsi legislasi (penyusunan peraturan daerah),anggaran, dan pengawasan. Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Jawa Timur merupakan salah satu dari delapan provinsi paling awal di Indonesia. Pasal 8 (1) Unit Kerja bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipimpin dan dikoordinasikan oleh badan daerah provinsi yang melaksanakan fungsi Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh. I. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut. 3. Pemerintahan Daerah. (1) Sekretariat Daerah Propinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Menurut perspektif ahli hukum dan pemerhati demokrasi, bentuk pemerintahan Ibu Kota Negara ( IKN) Nusantara tidak demokratis. Pasal 8 (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusa n Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Adapun 8 provinsi yang dibentuk beserta nama gubernurnya adalah : Sekarang Indonesia punya 34 provinsi. (5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur. Wilayah NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Daerah Tingkat I (disingkat Dati I) adalah nama pembagian administratif di Indonesia di bawah tingkat nasional. Pembahasan desk kewilayahan dipimpin oleh perwakilanSejarah Singkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah provinsi di Indonesia sekarang sekitar 33 provinsi. Muhammad Idris selaku Ketua Tim TAPD Provinsi Sulawesi Barat dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Usman Suhuriah, Abdul Halim dan Abdul Rahim. Masa jabatan gubernur adalah 5 tahun. Bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang disandingkan sistem pemerintahan, membuat kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dipimpin oleh presiden. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan. Ekspedisi Vander Schuur yang pertama ini. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. Menurut perspektif ahli hukum dan pemerhati demokrasi, bentuk pemerintahan Ibu Kota Negara ( IKN) Nusantara tidak demokratis. . (2) Dinas Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepadaBadan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan Badan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan komersial atas nama pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Ini merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di tingkat propinsi yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah propinsi. Setelah membahas struktur pemerintahan kota, kali ini akan dibahas struktur provinsi. Penjelasan: maaf kalau salah. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur yang untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 angka 24 disebutkan: “Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Pemerintahan kabupaten (pemkab) dipimpin oleh seorang bupati sedangkan pemerintahan kota (pemkot) dipimpin oleh soerang walikota. Berkaitan dengan hal itu tersebut maka dapat kita lihat bahwa didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menganut29. gubernur b. Bagian Keempat Dinas Daerah Provinsi Pasal 6 (1) Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Beranda Baca Artikel Pemerintah Indonesia Kamis, 12 Oktober 2017 | 05:00 WIB Oleh : Administrator Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan. BAB II DINAS DAERAH PROVINSI Pasal 2 Dinas Daerah Provinsi. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. (1) Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta diatur dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam Undang-undang ini. mengeluarkan Ordonansi pemerintahan Propinsi di Jawa yaitu tahun 1925 pembentukan Propinsi Jawa Barat, 1927 Propinsi Jawa Timur dan 1929 Propinsi Jawa Tengah. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dipimpin oleh kepala sekretariat. . tirto. (2) Dinas Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Selain. a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Talaksana. Peta Materi Bab 3. 12. Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim. D. Pemerintah daerah bukan negara bagian seperti dalam negara federal/serikat. di daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretariat daerah yang bertugas membantu kepada daerah dalam menyusun kebijakan. Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. (2) Lembaga Teknis Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam. (2) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepadaBAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala. 0. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 1. Pasal 3 BPS Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah, dan satuan polisi pamong praja . Tiap kabupaten dan kota dipimpin seorang kepala daerah. Dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Dedy Murti Haryadi, S. 3. 2020 PPKn Sekolah Menengah Atas terjawab Sejarah Sejarah Kota Palangka Raya Tugu Soekarno, Palangka Raya. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Pemerintahan Kota Surabaya (Dialek Arekan: Pemerintah Kuto Suroboyo) merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang menganut sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan di kota Surabaya. Provinsi adalah suatu satuan teritorial, seringnya dijadikan nama sebuah wilayah administratif. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (2) Nomor 12 Tahun 2008;Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;. Susunan pemerintahan ini terdiri dari pemerintahan di tingkat kabupaten , kota , hingga provinsi . (2) Lembaga Teknis Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam. Propinsi ini beribukota di Yogyakarta. 2. 12. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala. (1) Sekretariat daerah provinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Pada tahun 1967 daerah tingkat II Swapraja Sikka di ganti namanya menjadi Kabupaten Sikka dengan kepala daerahnya.